prosedur pelayanan farmasi



PROSEDUR PELAYANAN FARMASI


A.        Pengertian Pelayanan Farmasi

Pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tangggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Menkes RI, 2004). Pelayanan kefarmasian merupakan proses kolaboratif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
Pelayanan farmasi merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Selanjutnya dinyatakan bahwa pelayanan Sediaan Farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian yang selanjutnya diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Pekerjaan Kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang  diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan perkembangan konsep Pelayanan Kefarmasian, perlu ditetapkan suatu Standar Pelayanan Kefarmasian dengan Peraturan Menteri Kesehatan, sekaligus meninjau kembali Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

B.       TUJUAN PELAYANAN FARMASI
1.      Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia;
2.      Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi;
3.      Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat;
4.      Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku;
5.      Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan;
6.      Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan;
7.      Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda.

C.      Fungsi Pelayanan Farmasi dan Tugas Pokok Pelayanan Farmasi
Fungsi Pelayanan Farmasi
1.      Pengelolaan Perbekalan Farmasi
a.       Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
b.      Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal
c.       Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
d.      Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit
e.       Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku
f.       Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian
g.       Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit

2.      Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan
a.         Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien
b.         Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan
c.         Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan
d.        Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan
e.         Memberikan informasi kepada petugas kesehatan pasien/keluarga
f.          Memberi konseling kepada pasien/keluarga
g.         Melakukan pencampuran obat suntik
h.         Melakukan penyiapan nutrisi parenteral
i.           Melakukan penanganan obat kanker
j.           Melakukan penentuan kadar obat dalam darah
k.         Melakukan pencatatan setiap kegiatan
l.           Melaporkan setiap kegiatan

Tugas Pokok
1.        Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal
2.        Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi
3.        Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
4.        Memberi pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi
5.        Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
6.        Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi
7.        Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi
8.        Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit

D.      Standar Pelayanan Farmasi
Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah mensyaratkan apotek harus memiliki : ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien (termasuk penempatan brosur/materi informasi), ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien, keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien, dan ruang racikan.
Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk:
1.      Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
2.      Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
3.      Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety)
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar:
1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
2. Habis Pakai; dan
3.  Pelayanan farmasi klinik.
E.       Indikator dan Kriteria Pelayanan Farmasi
Untuk mengukur pencapaian standar yang telah ditetapkan diperlukan indikator, suatu alat/tolak ukur yang hasil menunjuk pada ukuran kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Makin sesuai yang diukur dengan indikatornya, makin sesuai pula hasil suatu pekerjaan dengan standarnya. Indikator dibedakan menjadi :
1.      Indikator persyaratan minimal yaitu indikator yang digunakan ntuk mengukur terpenuhi tidaknya standar masukan, proses, dan lingkungan.
2.      Indikator penampilan minimal yaitu indikator yang ditetapkan untuk mengukur tercapai tidaknya standar penampilan minimal pelayanan yang diselenggarakan.

Indikator atau kriteria yang baik sebagai berikut :
1.      Sesuai dengan tujuan
2.      Informasinya mudah didapat
3.      Singkat, jelas, lengkap dan tak menimbulkan berbagai interpretasi
4.      Rasional
Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan :
1.      Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada
2.      Metode sentralisasi atau desentralisasi
3.      Sistem floor stock dan resep individu.
Untuk memudahkan penilaian kinerja rumah sakit, diperlukan adanya parameter/indikator/standar yang dapat digunakan sebagai pembanding. Sebagai contoh, tujuan khusus pemeriksaan kinerja bidang penunjang pelayanan medis adalah menilai apakah bidang penunjang pelayanan medis mampu memenuhi kebutuhan harian obat-obatan yang diperlukan oleh bidang pelayanan medis (penilaian efektivitas), untuk tujuan itu indikator pelayanan farmasi dapat dilihat dari jumlah resep yang dilayani dibandingkan dengan jumlah pasien (rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat).
Indikator-indikator lainnya untuk penilaian kinerja pelayanan farmasi dalam ruang lingkup efektivitas pelayanan resep antara lain adalah :
1.      Angka Penyerahan Obat Jadi Lebih Dari 15 Menit,
2.      Angka Penyerahan Obat Racikan Lebih Dari 30 Menit, dan
3.      Angka Kesalahan Penyerahan Obat kurang dari 3 %
Menurut Kepmenkes No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS menyebutkan bahwa indikator pelayanan farmasi yang harus dicapai, yaitu:
1.    Tidak adanya  kejadian kesalahan pemberian obat : 100%
2.    Waktu tunggu pelayanan obat : obat jadi : ≤ 30 menit, racikan : ≤ 60 menit
3.    Kepuasan pelanggan : ≥ 80%
4.    Penulisan resep sesuai formularium : 100%

F.        KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
Kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dari pada pelayanan farmasi itu sendiri.
1.     Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala instalasi, panitia/komite farmasi  dan terapi serta para apoteker.
2.     Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan apoteker menganalisa secara kefarmasian. Obat adalah bahan berkhasiat dengan nama generik atau nama dagang.
3.     Kebijakan dan prosedur yang tertulis harus mencantumkan beberapa hal berikut :
a.       Macam obat yang dapat diberikan oleh perawat atas perintah dokter
b.      Label obat yang memadai
c.       Daftar obat yang tersedia
d.      Gabungan obat parenteral dan labelnya
e.       Pencatatan dalam rekam farmasi pasien beserta dosis obat yang diberikan
f.       Pengadaan dan penggunaan obat di rumah sakit
g.      Pelayanan perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap, rawat jalan, karyawan dan pasien tidak mampu
h.      Pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pembuatan/produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyerahan
i.        Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan mengenai pemakaian obat dan efek samping obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta pencatatan penggunaan obat yang salah dan atau dikeluhkan pasien
j.        Pengawasan mutu pelayanan dan pengendalian perbekalan farmasi
k.      Pemberian konseling/informasi oleh apoteker kepada pasien maupun keluarga pasien dalam hal penggunaan dan penyimpanan obat serta berbagai aspek pengetahuan tentang obat demi meningkatkan derajat kepatuhan dalam penggunaan obat
l.        Apabila ada sumber daya farmasi lain disamping instalasi maka secara organisasi dibawah koordinasi instalasi farmasi
m.    Prosedur penarikan/penghapusan obat
n.      Pengaturan persediaan dan pesanan
o.      Penyebaran informasi mengenai obat yang bermanfaat kepada staf
p.      Masalah penyimpanan obat yang sesuai dengan peraturan/undang-undang
q.      Pengamanan pelayanan farmasi dan penyimpanan obat harus terjamin
r.        prosedur yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi terhadap staf
4.      Harus ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah dan atau mengatasi masalah obat.
5.      Kebijakan dan prosedur harus konsisten terhadap sistem pelayanan rumah sakit lainnya.


DAFTAR PUSTAKA
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 58 tahun 2014, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 
http://pharmacyrspuriindah.blogspot.co.id/2009/02/standar-pelayanan-farmasi.html diakses tanggal 8 Juni 2016
http://kesehatan.jogjakota.go.id/public/uploads/download/20160602105914_peraturan_menteri_ke.pdf diakses tanggal 8 Juni 2016

Comments